Seribu Surat untuk Presiden: Nasabah PD BKK Klaten Mencari Keadilan
Klaten KMR — Upaya panjang para nasabah PD BKK Klaten untuk mendapatkan kembali hak mereka memasuki babak baru. Melalui perwakilan IKA PMII Kabupaten Klaten, sebanyak 1.000 surat resmi dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk ikhtiar mencari jalan keluar atas kebuntuan yang terjadi di tingkat daerah,(6 Mei 2026).
Toha, selaku pendamping dari IKA PMII Klaten, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan simbol perjuangan masyarakat kecil yang telah berlangsung selama lebih dari satu tahun. Ia menegaskan bahwa pengiriman surat tersebut bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian aksi serupa yang akan terus dilakukan secara bertahap.
“Ini kami perwakilan nasabah PD BKK Klaten mengirimkan 1.000 surat kepada Presiden Republik Indonesia. Harapannya, ini menjadi pintu masuk dari kebuntuan yang selama ini terjadi di daerah. Secara simbolis kami kirimkan sekarang, namun nanti akan diikuti surat-surat lainnya,” ujar Toha.
Isi surat tersebut menitikberatkan pada permohonan keadilan, khususnya agar dana para nasabah yang tersimpan di PD BKK Klaten dapat dikembalikan secara utuh. Hingga saat ini, para nasabah masih berada dalam ketidakpastian, menunggu kejelasan nasib uang mereka.
Menurut Toha, pihak jasa pengiriman telah memberikan estimasi waktu sekitar dua hari agar surat tersebut sampai ke Istana Negara. Namun demikian, ia menekankan bahwa masyarakat hanya bisa bersabar sembari menunggu respons dari pemerintah pusat.
“Kami ini masyarakat kecil, yang bisa kami lakukan hanya menunggu. Sudah satu tahun kami berjuang, dan sampai sekarang kami masih harus menunggu—tunggu, tunggu, dan tunggu,” ungkapnya dengan nada penuh harap.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa harapan terbesar para nasabah saat ini adalah adanya langkah konkret dari Presiden untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut, sehingga hak-hak mereka dapat segera dipulihkan.
Di sisi lain, dukungan moral dan kelembagaan mulai mengalir dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Ketua PCNU Kabupaten Klaten, KH Mujiburrohman, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima audiensi dari IKA PMII Klaten dan perwakilan nasabah PD BKK.
“NU sebagai organisasi sosial keagamaan tentu terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat. Kami ini pelayan umat dan rakyat. Ketika ada masyarakat yang memiliki persoalan, apalagi menyangkut hajat hidup, maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mendengarkan dan membersamai,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PCNU tidak hanya akan menjadi pendengar, tetapi juga akan melakukan kajian mendalam terhadap persoalan tersebut, baik dari aspek hukum maupun kebijakan publik. Jika ditemukan adanya indikasi ketidakadilan atau kedzoliman, maka langkah-langkah lanjutan akan ditempuh.
“Kalau memang ada unsur kedzoliman, kita tidak boleh diam. Kita akan lakukan kajian, termasuk kemungkinan langkah hukum melalui lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama. Selain itu, pendekatan kebijakan publik dan komunikasi politik juga akan menjadi bagian dari upaya kita,” tegasnya.
KH Mujiburrohman juga menyoroti kondisi para nasabah yang dinilainya memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang harus menanggung beban moral karena dana kelompok yang mereka kelola tidak dapat ditarik kembali.
“Kasihan mereka. Ada yang menjadi ketua kelompok, uang anggota ditaruh di situ, tapi tidak bisa diambil. Bahkan mereka diminta mengembalikan kepada anggota. Ini jelas berat dan tidak bisa kita biarkan,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, PCNU Klaten akan melakukan koordinasi internal dan menyusun kajian komprehensif sebelum berkomunikasi dengan para pemangku kebijakan, mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat.
Selain PCNU, upaya penggalangan dukungan juga dilakukan kepada organisasi Islam lainnya. Pada hari yang sama, perwakilan nasabah dan IKA PMII Klaten melakukan audiensi dengan pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Klaten. Kunjungan dilakukan langsung ke kantor sekretariat masing-masing organisasi sebagai bentuk keseriusan dalam membangun solidaritas.
Langkah ini menunjukkan bahwa perjuangan para nasabah tidak lagi berjalan sendiri, melainkan mulai mendapat perhatian luas dari berbagai elemen masyarakat. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, harapan akan adanya solusi yang adil pun semakin terbuka.
Kini, semua mata tertuju pada respons pemerintah pusat. Seribu surat telah dikirim, membawa harapan ribuan nasabah yang menanti keadilan. Bagi mereka, jawaban dari Presiden bukan sekadar balasan administratif, melainkan penentu arah masa depan atas hak yang selama ini mereka perjuangkan.(Aulia/Pimred Cahyospirit)
