BREAKING NEWS
SPACE IKLAN INI DISEWAKAN
untuk informasi hubungi Dewan Redaksi 0877-9361-6743

Kolaborasi Akademisi dan Polri, Dosen STAIMAS Wonogiri dan Kapolresta Sidoarjo Bahas Penguatan Good Governance dalam Pelayanan Publik

Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan Dosen Hukum Tata Negara STAIMAS Wonogiri, Dr. Ruslina Dwi Wahyuni, M.A.P., dengan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Dr. Christian Tobing, S.I.K., M.H., M.Si., dalam rangka membahas penguatan good governance dan konsistensi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

SIDOARJO ,Jatim KMR – Dinamika masyarakat yang terus berkembang menuntut institusi publik untuk senantiasa beradaptasi dan menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, efektif, dan humanis. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang mempertemukan Dosen Hukum Tata Negara STAIMAS Wonogiri, Dr. Ruslina Dwi Wahyuni, M.A.P., dengan Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol. Dr. Christian Tobing, S.I.K., M.H., M.Si., dalam rangka membahas penguatan good governance dan konsistensi inovasi pelayanan publik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

FGD yang berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif tersebut menjadi wadah pertukaran gagasan antara kalangan akademisi dan institusi kepolisian mengenai berbagai tantangan pelayanan publik di era perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

Dalam forum tersebut, kedua tokoh menyoroti pentingnya membangun budaya inovasi yang berkelanjutan di lingkungan institusi negara. Menurut Dr. Ruslina Dwi Wahyuni, perkembangan teknologi informasi, perubahan pola interaksi sosial, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik mengharuskan setiap lembaga pemerintah terus melakukan pembaruan dan penyesuaian kebijakan.

“Pelayanan publik saat ini tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional semata. Diperlukan inovasi yang adaptif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta didukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan kepastian hukum,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing menegaskan bahwa Polri harus menjadi institusi yang terus belajar dan mampu membaca perubahan zaman. Menurutnya, tuntutan masyarakat yang semakin kompleks menjadi motivasi bagi Polri untuk terus melakukan pembenahan, baik dalam aspek pelayanan, penegakan hukum, maupun pemanfaatan teknologi digital.

“Polri harus selalu haus akan pembaruan (update), terbuka terhadap perubahan, dan konsisten melakukan inovasi. Kepercayaan publik dibangun melalui pelayanan yang cepat, tepat, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” jelasnya.

Sebagai implementasi nyata semangat inovasi tersebut, Polresta Sidoarjo telah menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang memberikan kemudahan akses berbagai layanan kepada masyarakat dalam satu lokasi yang terintegrasi. Kehadiran MPP menjadi bentuk konkret komitmen Polresta Sidoarjo dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memberikan kepastian layanan yang lebih cepat, mudah, dan nyaman.

Keberadaan MPP tersebut dinilai selaras dengan prinsip-prinsip good governance yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan (citizen-centered service). Melalui integrasi layanan dan pemanfaatan inovasi pelayanan publik, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai kebutuhan administratif tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit.

FGD juga menegaskan bahwa inovasi bukan sekadar menciptakan program baru, melainkan membangun sistem kerja yang berorientasi pada kemudahan akses layanan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, serta penguatan sinergi antara institusi negara, akademisi, dan masyarakat.

Kedua narasumber sepakat bahwa keberhasilan reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan semangat kolaborasi, adaptasi, dan inovasi berkelanjutan, diharapkan Polri semakin mampu menghadirkan pelayanan yang presisi, modern, dan dipercaya masyarakat.

Melalui FGD ini, tercermin komitmen bersama antara kalangan akademisi dan aparat penegak hukum untuk terus mendorong lahirnya berbagai terobosan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi good governance sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara.(NDR /Pimred Cahyospirit)

Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Posting Komentar