Aksi Nasabah PD BKK Lapor Damkar Klaten, Sampaikan Ketidakpercayaan pada Pemprov dan Pemda
KLATEN MR– Gelombang kekecewaan terhadap penanganan persoalan simpanan nasabah PD BKK Klaten memuncak dalam sebuah aksi yang digelar di halaman Kantor Mako Damkar Kabupaten Klaten, Senin (2/3/2026). Aksi tersebut diikuti oleh puluhan perwakilan nasabah yang menyuarakan tuntutan agar permasalahan tabungan segera mendapat kepastian penyelesaian.
Aksi ini diprakarsai oleh Ketua IKA PMII Kabupaten Klaten yang juga menjadi penggagas dibukanya pusat pengaduan bagi nasabah PD BKK Klaten. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa langkah mendatangi Mako Damkar merupakan bentuk simbolik dari keresahan masyarakat yang merasa tidak lagi memiliki tempat mengadu.
“Kami sudah mendatangi Pemprov dan Pemda Klaten. Hari ini kami melaporkan ke Damkar karena kami melihat tidak ada lembaga yang benar-benar serius menyelesaikan persoalan ini. Kami ingin ada semangat gerak cepat, sat set, seperti halnya Damkar ketika menangani keadaan darurat masyarakat,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, hingga saat ini posko pengaduan yang dibuka telah menerima 760 laporan secara langsung. Sementara secara keseluruhan, jumlah aduan yang masuk dan terdata mencapai 6.852 nasabah. Total simpanan yang terdampak disebut mencapai sekitar Rp52 miliar. Angka tersebut dinilai bukan jumlah kecil dan menyangkut hajat hidup ribuan warga di berbagai kecamatan di Klaten.
Ia menambahkan, masyarakat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar janji. “Ketika ada persoalan yang menyentuh masyarakat, seharusnya segera diselesaikan. Jangan berlarut-larut. Ini menyangkut tabungan rakyat kecil,” tegasnya.
Aksi yang digelar berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para peserta membawa sejumlah poster berisi tuntutan transparansi dan percepatan penyelesaian dana nasabah. Mereka juga meminta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tidak lepas tangan terhadap persoalan yang kini membebani masyarakat.
Sementara itu, Sri Budi Sunarto, Ketua Paguyuban Nasabah PD BKK dari Kecamatan Kemalang, mengungkapkan kondisi riil yang dihadapi para nasabah, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri. Ia menyebut kebutuhan masyarakat semakin mendesak, sementara dana tabungan belum bisa dicairkan.
“Kami sangat membutuhkan dana itu, apalagi menjelang Lebaran. Para pengurus di desa sangat berharap tabungan bisa segera kembali. Semua nasabah membutuhkan,” katanya.
Sri Budi menjelaskan bahwa dana yang tersimpan bukan hanya tabungan pribadi, tetapi juga mencakup tabungan jimpitan, tabungan masjid, hingga dana untuk pengadaan parcel Lebaran. Kondisi ini membuat para pengurus lingkungan di tingkat desa merasa kebingungan.
“Sebagai pengurus lingkungan, kami jadi serba salah. Ada dana jimpitan warga, tabungan masjid, sampai anggaran parcel Lebaran yang tertahan. Kami bingung harus menjelaskan apa kepada masyarakat,” tambahnya.
Para peserta aksi berharap, melalui langkah ini, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dapat segera mengambil tindakan konkret. Mereka menuntut adanya kepastian hukum, transparansi pengelolaan dana, serta mekanisme pengembalian simpanan nasabah.
Aksi di Mako Damkar tersebut menjadi simbol desakan agar persoalan yang dianggap “darurat” bagi masyarakat bisa ditangani dengan kesigapan yang sama seperti penanganan kebakaran. Para nasabah menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak mereka dipulihkan sepenuhnya.(Aulia/pimred Cahyospirit)
