Suryo Suminto Dukung Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD untuk Cegah Perpecahan Masyarakat
WONOGIRI MR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Wonogiri sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Wonogiri, Suryo Suminto, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurutnya, langkah tersebut patut dipertimbangkan sebagai upaya menjaga persatuan dan stabilitas sosial di tengah masyarakat.
Suryo menilai bahwa proses pemilihan kepala daerah secara langsung kerap menimbulkan dampak sosial yang cukup besar, terutama perpecahan di kalangan masyarakat pasca pemilihan. Perbedaan pilihan politik sering kali berkembang menjadi konflik berkepanjangan, baik di tingkat keluarga, lingkungan, hingga masyarakat luas.
“Tujuan utama demokrasi adalah menghadirkan kepemimpinan yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Namun kita juga harus realistis melihat dampak dari proses politik itu sendiri. Pemilihan langsung sering menyisakan gesekan dan perpecahan di tengah masyarakat,” ujar Suryo.
Selain persoalan sosial, Suryo juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung. Menurutnya, Pilkada membutuhkan anggaran yang sangat besar serta menguras energi, baik bagi negara, peserta pemilihan, maupun masyarakat.
“Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan energi yang besar. Dana tersebut sebenarnya bisa dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Suryo menegaskan bahwa demokrasi tidak semata-mata diukur dari mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Lebih dari itu, demokrasi harus dinilai dari hasil kepemimpinan yang mampu menjalankan amanah, bekerja secara efektif, serta benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
“Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memilih, tetapi tentang bagaimana pemimpin yang terpilih bekerja. Jika pemimpin tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan berpihak kepada rakyat, maka substansi demokrasi tetap terjaga,” tegasnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Menurutnya, wacana tersebut justru lahir dari evaluasi terhadap dinamika politik yang selama ini terjadi, termasuk tingginya biaya kampanye dan potensi benturan antar kelompok masyarakat.
“Ini bukan soal mundur atau maju dalam demokrasi. Ini soal mencari sistem yang paling efektif, efisien, dan minim konflik. Dengan pertimbangan besarnya biaya kampanye serta potensi benturan di masyarakat, wacana ini layak untuk dikaji secara objektif,” tambahnya.
Suryo berharap agar wacana tersebut dapat dibahas secara terbuka dan bijaksana oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan politik jangka pendek.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga persatuan, stabilitas, dan memastikan pemerintahan berjalan untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(Cahyospirit)
