Ketua RT/RW Dan Warga Geruduk Kantor Kecamatan Bulukerto, Warga Desa Sugihan Tuntut Kepala Desa Mundur
Bulukerto, Wonogiri MR– Sejumlah ketua RT dan RW dari Desa Sugihan, Kecamatan Bulukerto, menggelar aksi mendesak di Kantor Kecamatan Bulukerto , Wonogiri pada Senin,(8/9/2025).
Menurut Marno aksi ini dilakukan sebagai buntut dari insentif yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Desa, yang menyebabkan mereka menerima surat tagihan utang dari BPR yang seharusnya dibebankan ke dana insentif mereka.
Bahkan salah satu perangkat yang ikut demo meminta kejelasan dan berharap bisa berkantor dikecamatan saja.
Mereka menjelaskan bahwa insentif yang seharusnya menjadi hak mereka telah digunakan untuk membayar cicilan pinjaman BPR sesuai kesepakatan awal.
Namun, karena desa belum membayar insentif tersebut, kini mereka dikejar tagihan langsung oleh bank .
Para RT RW juga terkena blacklist dari Bank , sehingga lebih mempersulit kehidupan mereka.
Dalam aksi tersebut, para ketua RT dan RW juga menyerukan agar Kepala Desa Sugihan ditarik dari jabatannya, atau dinonaktifkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas persoalan ini yang dinilai merugikan rakyat.
Seorang perangkat desa mengonfirmasi bahwa memang insentif RT dan RW belum dibayarkan, dan ketika pihak bendahara menyerahkan uang ke kepala desa, tidak ada tanda terima yang diterbitkan karena kepala desa dilaporkan menolak menandatanganinya.
Dan juga masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan karena kepala desa sering tidak berada di rumah atau kantor.
Persoalan ini memperjelas betapa pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa. Warga Desa Sugihan berharap agar masalah ini segera diselesaikan entah melalui pembayaran insentif tertunda, pencopotan kepala desa, atau audit independen sehingga pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan.
Keruwetan administrasi di tingkat desa ini bukan kali pertama terjadi tahun sebelumnya juga ada permasalahan.
Ringkasan Tuntutan Warga Desa Sugihan:
1.Kades mundur atau diberhentikan akibat tidak transparan dan merugikan RT/RW.
2.Insentif RT/RW segera dibayar oleh pemerintah desa.
3.Ada audit atau investigasi atas dugaan penyimpangan keuangan desa selama ini.
4.Perbaikan sistem prosedural agar pelayanan dan pembayaran tepat waktu di masa depan. (Ari S /Pimred Cahyospirit )
