AKSI NASABAH BKK KLATEN MENGGELORA, TUNTUT PENGEMBALIAN DANA DAN PENGUSUTAN TUNTAS
Klaten KMR — Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kabupaten Klaten, Kamis (23/4/2026), sebagai bentuk protes terhadap persoalan yang menimpa ribuan nasabah BKK Klaten. Aksi tersebut berlangsung tertib namun sarat tuntutan tegas kepada pemerintah dan pihak terkait.
Para demonstran datang membawa berbagai atribut aksi, termasuk sebuah peti mati yang menjadi simbol hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana nasabah. Simbol ini menyiratkan kekecewaan mendalam atas belum adanya kejelasan penyelesaian kasus yang dinilai merugikan masyarakat luas.
Di sela-sela aksi, kegiatan religius berupa dzikir dan tahlil juga digelar di Pendopo Kabupaten Klaten. Suasana khidmat menyertai kegiatan tersebut, sebagai bentuk doa bersama sekaligus harapan agar persoalan yang dihadapi segera menemukan jalan keluar yang adil.
Koordinator aksi yang juga Ketua IKA PMII Kabupaten Klaten, Jojon, menyampaikan bahwa pihaknya hadir mewakili sekitar 6.000 nasabah yang terdampak. Ia menegaskan tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah pengembalian dana nasabah secara penuh.
“Kami menuntut agar dana nasabah dikembalikan 100 persen. Ini menyangkut ribuan orang dan nilai kerugian yang besar, sehingga tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya dalam orasi.
Selain itu, pihaknya juga mendesak dibentuknya tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Menurutnya, penanganan yang berjalan selama ini belum memberikan kepastian hukum maupun kejelasan bagi para korban.
Dalam pernyataannya, Jojon juga mengungkapkan rencana untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia menyebut pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Komisi DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kepada Presiden Prabowo.
“Karena ini menyangkut kepentingan besar masyarakat, kami akan mengangkatnya sebagai isu nasional. Kami juga akan melaporkannya ke DPR, KPK, dan Presiden,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah provinsi dalam menyelesaikan persoalan ini. Oleh sebab itu, langkah komunikasi dengan tokoh-tokoh nasional akan segera dilakukan.(Aulia/Pimred Cahyospirit)
.
