PEMERINTAH KECAMATAN MANYARAN BERSINERGI DENGAN TP PKK KECAMATAN MANYARAN DALAM SOSIALISASI TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

MANYARAN , WONOGIRI MR– Pemerintah Kecamatan Manyaran terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan melalui berbagai program dan inovasi pelayanan publik. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui sinergi antara pemerintah kecamatan dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan Manyaran dalam kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat desa.

Kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung program Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara maksimal kepada masyarakat. Program ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak dasar dalam kepemilikan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), hingga akta kematian.

Seluruh layanan terkait dokumen kependudukan tersebut diberikan secara gratis oleh pemerintah daerah. Dengan adanya pelayanan tanpa biaya, diharapkan masyarakat semakin terdorong untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan yang menjadi hak sekaligus kewajiban setiap warga negara.

Dalam rangka memperkuat tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga menghadirkan berbagai inovasi pelayanan. Sebagian layanan kini sudah dapat diselesaikan di tingkat desa atau kelurahan, sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor kabupaten. Namun, beberapa jenis layanan tertentu tetap diselesaikan di tingkat kecamatan agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengadakan program lomba tertib administrasi kependudukan yang dikemas dalam kegiatan Anugerah Desa Nyawiji Migunani. Lomba ini bertujuan mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk semakin aktif mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan terintegrasi.

Adapun beberapa kriteria penilaian dalam lomba tersebut meliputi tingkat capaian perekaman e-KTP, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), kegiatan sosialisasi tertib administrasi kependudukan melalui inovasi Gerakan Genduk PKK Wonogiri, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di desa.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Manyaran, Umi Toto Tri Mulyarto, menggelar kegiatan sosialisasi inovasi Gerakan Genduk PKK Wonogiri pada Kamis, 12 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Kepuhsari serta Balai Desa Gunungan, Kecamatan Manyaran.

Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan di beberapa wilayah lain, seperti di Pendopo Balai Desa Kepuhsari pada Senin, 9 Maret 2026 dan di Pendopo Balai Kelurahan Pagutan pada 10 Maret 2026. Rangkaian kegiatan ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan.

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri oleh Ketua TP PKK Kecamatan Manyaran Umi Toto Tri Mulyarto, Wakil Ketua TP PKK Kecamatan Manyaran Th. Wuri Handayani, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum Kecamatan Manyaran Wahyu Irniyatsih, Kepala Desa Kepuhsari Sularjo, serta pengurus dan anggota TP PKK Desa Kepuhsari.

Sementara itu, kegiatan di Balai Desa Gunungan juga dihadiri oleh Umi Toto Tri Mulyarto, Th. Wuri Handayani, Wahyu Irniyatsih, Kepala Desa Gunungan Widhiastuti, serta seluruh pengurus dan anggota TP PKK Desa Gunungan.

Dalam kesempatan tersebut, Umi Toto Tri Mulyarto menyampaikan materi mengenai inovasi Gerakan Genduk PKK Wonogiri yang bertujuan mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelengkapan dokumen kependudukan. Ia menekankan bahwa administrasi kependudukan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi sejak dini.

Menurutnya, keberadaan kader PKK sangat strategis dalam membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui jaringan PKK yang tersebar hingga tingkat dusun dan lingkungan, pesan mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan dapat disampaikan secara lebih efektif.

Ia juga mengajak seluruh kader PKK untuk aktif menggerakkan masyarakat di lingkungan masing-masing agar melakukan perekaman e-KTP bagi warga yang telah berusia 16 tahun ke atas atau yang akan memasuki usia 17 tahun. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), memperbarui data pada Kartu Keluarga jika terjadi perubahan data, serta memastikan setiap anak memiliki akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak.

Tidak hanya itu, masyarakat juga didorong untuk segera mengurus akta kematian apabila terdapat anggota keluarga yang meninggal dunia, sehingga data kependudukan dapat selalu diperbarui secara akurat.

Umi Toto Tri Mulyarto berharap gerakan tertib administrasi kependudukan ini dapat terus berlanjut hingga ke tingkat desa, dusun, dan lingkungan melalui peran aktif TP PKK desa maupun kelurahan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kasi Kesra dan Pelayanan Umum Kecamatan Manyaran Wahyu Irniyatsih memberikan penjelasan terkait prosedur aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta pemanfaatan aplikasi Telunjuk Sakti yang dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.

Wahyu juga menjelaskan bahwa saat ini ketersediaan blanko e-KTP masih terbatas. Oleh karena itu, pencetakan e-KTP lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang melakukan perekaman baru. Sedangkan bagi masyarakat yang mengalami kerusakan atau kehilangan kartu fisik, dianjurkan untuk memanfaatkan identitas digital melalui aplikasi IKD.

Menurut Wahyu, Identitas Kependudukan Digital memiliki fungsi yang sama dengan e-KTP dalam bentuk fisik dan telah diakui secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kecamatan Manyaran bersama TP PKK berharap masyarakat semakin memahami pentingnya administrasi kependudukan. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK diharapkan mampu mempercepat terciptanya masyarakat yang tertib administrasi serta mendukung akurasi data kependudukan di Kabupaten Wonogiri.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan, diharapkan pelayanan publik di berbagai sektor dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh warga.(Widodo / Riyan / Pimred Cahyospirit)