IKA PMII Klaten "Bersurat ke komisi III dan komisi IX DPR RI Senayan: Nasib 6.000 Nasabah PD BKK Klaten Terkatung katung, Rp52 Miliar Raib Tanpa Kejelasan
KLATEN MR- – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Klaten resmi melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua Komisi III dan Ketua Komisi XI DPR RI di Jakarta. Langkah "Jemput Bola" ke Senayan ini diambil setelah upaya dialog tingkat daerah dengan Bupati Klaten, DPRD Klaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga OJK menemui jalan buntu (deadlock).
Persoalan ini menyangkut nasib sekitar 6.000 nasabah PD BKK Klaten yang hingga kini tidak dapat menarik dana tabungan mereka. Total dana yang tertahan diperkirakan mencapai Rp52 Miliar."Kami sudah menempuh jalur kooperatif di tingkat daerah.
Kami sudah bertemu Bupati, DPRD, bahkan bersurat ke Provinsi dan OJK, namun hasilnya nihil.
Tidak ada skema penyelesaian yang konkret. Masyarakat kecil yang menjadi korban hanya diberi janji tanpa kepastian kapan uang mereka kembali," ujar m.Nuryadin edy Purnama /Jojon Ketua IKA PMII Klaten.
Bahkan kami sempat ke lapor DAMKAR karena dah bingung harus minta bantuan siapa ? walau itu sekedar bentuk kritik sosialIKA PMII menilai adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan perbankan daerah dan lambannya respons pemegang saham (Pemda & Pemprov) dalam menangani krisis ini. Oleh karena itu, IKA PMII menuntut DPR RI untuk turun tangan melakukan fungsi pengawasan dan memanggil pihak-pihak terkait.
"Ini bukan sekadar masalah perbankan, ini masalah kemanusiaan dan keadilan bagi 6.000 warga Klaten. Jika di daerah macet, maka kami akan suarakan ini di pusat.
Kami meminta Komisi III melihat aspek hukumnya dan Komisi IX membedah carut-marut tata kelola keuangannya," tegasnya.IKA PMII berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga hak nasabah terpenuhi Tujuan Audiensi1. Mendorong Intervensi Pusat: Meminta DPR RI melakukan fungsi pengawasan terhadap OJK dan Pemerintah Daerah yang dianggap gagal menyelesaikan sengketa nasabah.2. Transparansi Kondisi Keuangan: Menuntut kejelasan mengenai status likuiditas PD BKK Klaten dan keberadaan aset-aset yang bisa digunakan untuk pengembalian dana.3. Audit Investigatif: Meminta Komisi III mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan audit investigatif jika terdapat unsur tindak pidana perbankan atau korupsi yang menyebabkan gagal bayar.4. Kepastian Timeline: Mendapatkan komitmen jadwal (road map) pengembalian dana nasabah secara bertahap atau sekaligus.sepenuhnya.M.NURYADIN EDY PURNAMA KETUA IKA PMII KLATEN(Aulia/Pimpred Cahyospirit)
