Ketua Umum BPP Gerakan Barisan Marhaen Siap Membela Tariq N. Batubara Demi Keadilan

Medan MR — Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) Gerakan Barisan Marhaen (GBM), Teuku Akbar, menyatakan sikap tegas untuk mendukung dan membela Tariq Nabi Mangaratua Batubara dalam upaya memperoleh keadilan hukum.

 Dukungan tersebut disampaikan menyusul dugaan penzoliman dan perlakuan tidak adil yang dialami Tariq selama hampir satu tahun penahanan tanpa kejelasan proses hukum,(5/2/2026)

Tariq Nabi Mangaratua Batubara (55), warga Jalan Palem IV, Kecamatan Medan Helvetia, mengaku menjadi korban laporan sepihak yang diduga penuh rekayasa dan tidak berdasar. Ia menyebut peristiwa tersebut bermula pada 10 Maret 2023, ketika seorang pria berinisial GA yang diduga berkewarganegaraan asing dan disebut-sebut berasal dari Pakistan, melaporkannya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham), yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Dalam laporan tersebut, Tariq dituduh menggunakan nama dan dokumen palsu untuk memperoleh status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Dokumen yang dipersoalkan meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, buku nikah, hingga paspor. Tuduhan itu menyebutkan bahwa seluruh dokumen tersebut diperoleh tanpa melalui prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat laporan tersebut, Tariq harus menjalani penahanan selama kurang lebih 11 bulan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Medan. Ironisnya, selama masa penahanan tersebut, ia mengaku tidak pernah mendapatkan proses hukum yang jelas, transparan, dan berkepastian. Bahkan, Tariq menyebut dirinya sempat diperiksa oleh beberapa instansi terkait tanpa penjelasan resmi mengenai status hukumnya.

“Selama hampir setahun saya ditahan, saya tidak pernah mendapatkan kejelasan. Saya merasa hak-hak saya sebagai warga negara diabaikan,” ujar Tariq saat menyampaikan pengaduannya.

Setelah akhirnya dibebaskan dari penahanan, Tariq Nabi Mangaratua Batubara menyatakan akan terus memperjuangkan keadilan dan membersihkan nama baiknya. Ia menilai tuduhan yang diarahkan kepadanya tidak berdasar dan mencederai rasa keadilan serta prinsip hak asasi manusia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum BPP Gerakan Barisan Marhaen, Teuku Akbar, menyatakan bahwa organisasinya berdiri di garis depan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan dugaan penzoliman terhadap warga sipil terjadi tanpa pertanggungjawaban.

“Kami mendukung dan membela Bapak Tariq Nabi Mangaratua Batubara untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Harus dibuka secara terang-benderang mana yang benar dan mana yang salah. Jangan sampai ada warga negara yang dikorbankan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Teuku Akbar.

Lebih lanjut, Teuku Akbar juga mendesak aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Ia meminta agar oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam praktik ketidakadilan dan penzoliman tersebut segera diperiksa dan diberikan sanksi tegas.

“Saya meminta agar status ASN oknum-oknum yang terlibat dicopot apabila terbukti bersalah. Negara tidak boleh kalah oleh praktik zalim yang mencederai hukum dan kemanusiaan,” tambahnya.

Gerakan Barisan Marhaen menilai bahwa kasus yang dialami Tariq Batubara merupakan ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. GBM berjanji akan terus mengawal proses hukum, melakukan advokasi, serta menyuarakan kasus ini agar tidak tenggelam dan dilupakan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan oleh Tariq Nabi Mangaratua Batubara dan Gerakan Barisan Marhaen.( Nesa Sapfitri / Pimred Cahyospirit)