KRI Siaga Hadapi Kekeringan dan Kawal Demokrasi Bersih
Wonogiri KMR— Memasuki musim kemarau tahun 2026, Komunitas Relawan Independen (KRI) Pos Baturetno menggelar Apel Siaga Menghadapi Kekeringan sebagai bentuk kesiapsiagaan relawan dalam membantu masyarakat terdampak kekeringan sekaligus memperkuat pengawasan partisipatif dalam demokrasi.
Kegiatan yang dikemas dalam suasana santai melalui agenda Dolan Bareng tersebut diikuti anggota KRI Pos Baturetno bersama perwakilan relawan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Selain menjadi ajang mempererat solidaritas antaranggota, kegiatan itu juga menjadi momentum konsolidasi relawan menghadapi tantangan musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang.
Ketua KRI Pos Baturetno, Maryoto, mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi guna membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih.
“Kami siap kembali bergerak membantu masyarakat menghadapi musim kemarau tahun ini. Kekompakan dan solidaritas relawan menjadi kekuatan utama KRI Baturetno,” ujarnya.
Menurut Maryoto, KRI Baturetno selama ini aktif mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan di Wonogiri. Selain itu, relawan juga disiagakan untuk membantu pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi saat musim kemarau.
Hal senada disampaikan Ketua KRI Wonogiri, Dedy Aryanto. Ia menegaskan seluruh jaringan relawan KRI di Wonogiri siap berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.
“KRI Wonogiri berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat dan meminimalkan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah,” katanya.
Tidak hanya membahas persoalan sosial dan lingkungan, kegiatan apel siaga tersebut juga diisi sosialisasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Pemilu yang disampaikan Ambar Endro Saputro.
Dalam pemaparannya, Ambar menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan jujur dan berintegritas. Ia juga mengingatkan bahaya politik uang yang dinilai dapat merusak nilai-nilai demokrasi.
“Politik uang menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Karena itu masyarakat harus berani menolak dan ikut mengawasi setiap tahapan pemilu,” tegasnya.
Ia menambahkan, baik pemberi maupun penerima politik uang dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk itu, ia berharap anggota KRI dapat menjadi bagian dari pengawas partisipatif bersama Bawaslu Wonogiri dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.
Melalui kegiatan tersebut, KRI Wonogiri menunjukkan perannya tidak hanya sebagai relawan kemanusiaan dalam penanggulangan bencana kekeringan, tetapi juga sebagai elemen masyarakat yang peduli terhadap terciptanya demokrasi yang bersih, sehat, dan bebas dari praktik politik uang.(Eko Tito/Pimpred Cahyospirit)
