Akademisi STAIMAS Wonogiri Perkuat Perspektif Good Governance dalam Komunikasi Publik Polri"
Semarang KMR– Dosen Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri, Dr. Ruslina Dwi Wahyuni, M.A.P, menjadi narasumber dalam kegiatan Forum Belajar Bersama (FBB) yang mengangkat tema “Memperkuat Komunikasi Publik Polri Bersinergi dengan Akademisi” di Semarang, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Subbid PID BidHumas Polda Jawa Tengah ini menjadi wadah kolaborasi antara Polri dan akademisi dalam memperkuat komunikasi publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Forum tersebut dihadiri oleh personel kepolisian serta kalangan akademisi untuk bertukar gagasan dan pengalaman dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Dalam paparannya, Dr. Ruslina Dwi Wahyuni, M.A.P menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki kedudukan penting dalam perspektif Hukum Tata Negara karena berkaitan dengan pelaksanaan prinsip negara hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh setiap lembaga negara, termasuk Polri.
“Komunikasi publik yang baik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan good governance. Transparansi informasi, akuntabilitas kebijakan, serta keterbukaan kepada masyarakat menjadi prinsip yang harus dijalankan oleh setiap institusi negara. Dalam konteks ini, komunikasi publik Polri tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang profesional dan responsif,” ujar Dr. Ruslina.
Ia menjelaskan bahwa dalam negara demokratis, komunikasi publik yang efektif menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat. Melalui penyampaian informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan, institusi negara dapat meningkatkan partisipasi publik sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan. Oleh karena itu, sinergi antara Polri dan akademisi menjadi langkah strategis untuk menghadirkan komunikasi publik yang berbasis kajian ilmiah dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Kompol Arpan, S.I.K., M.H., M.Si. selaku Kaurpullahinfodok Subbid PID Bidhumas Polda Jawa Tengah menyampaikan bahwa sinergi antara Polri dan akademisi sangat penting dalam memperkuat kualitas komunikasi publik di tengah dinamika perkembangan informasi yang semakin cepat.
“Akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan perspektif ilmiah dan masukan konstruktif bagi Polri. Melalui Forum Belajar Bersama ini, kami berharap terbangun kolaborasi yang berkelanjutan untuk mewujudkan komunikasi publik yang lebih edukatif, humanis, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ungkap Kompol Arpan.
Ia menambahkan bahwa komunikasi publik yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan institusi dalam menyampaikan berbagai program, kebijakan, serta capaian kinerja kepada masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas komunikasi perlu terus dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan kalangan akademisi.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin erat antara Polri dan akademisi dalam membangun komunikasi publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola kelembagaan yang semakin dipercaya publik serta mencerminkan nilai-nilai good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.(NDR /Pimpred Cahyospirit)
